Meteoterkini.id | Jakarta,
Sikap pasif dan terkesan “alergi media” yang ditunjukkan jajaran Kapolres di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memicu kritik keras dari kalangan insan pers. DPP Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI) mendesak Kapolri Jenderal Pol. Suyudi dan Kapolda Sumbar untuk segera melakukan evaluasi total hingga pencopotan terhadap pimpinan satuan wilayah yang bungkam saat dikonfirmasi terkait persoalan tambang ilegal.
Desakan tegas ini disampaikan Ketua Umum DPP SWI, Suwandi Erikson Nababan, S.H., M.H., menanggapi maraknya laporan investigasi media massa mengenai dugaan praktik penambangan tanpa izin (PETI) dan peredaran narkoba yang masih beroperasi di wilayah Sumatera Barat.
Suwandi menilai, sikap para Kapolres yang enggan merespons atau mengabaikan upaya konfirmasi jurnalis sangat bertolak belakang dengan komitmen Kapolri yang baru saja menegaskan sinergi TNI-Polri dalam memberantas tambang ilegal dan narkotika.
“Temuan investigasi kawan-kawan jurnalis di lapangan mengindikasikan indikasi kuat maraknya tambang ilegal di Sumbar. Namun, ketika jurnalis menjalankan tugas jurnalistik sesuai Kode Etik dan prinsip 5W+1H untuk meminta klarifikasi, mayoritas Kapolres justru bungkam dan no response. Ada apa sebenarnya?” ujar Suwandi dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Menurut Suwandi, konfirmasi merupakan hak wartawan sekaligus bentuk ruang jawab bagi aparat penegak hukum agar pemberitaan berimbang (cover both sides). Sikap menghindar dari konfirmasi justru memperkuat dugaan masyarakat akan adanya pembiaran terhadap aktivitas ilegal di wilayah tersebut.
“Sebagai wartawan, kami menjalankan amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999. Jika konfirmasi diabaikan, maka fakta bahwa pejabat bersangkutan ‘tidak merespons’ tetap menjadi bagian dari pemberitaan. Sikap bungkam ini justru menjadi pemicu keraguan publik terhadap transparansi kepolisian,” tegasnya.
Atas kondisi tersebut, DPP SWI meminta pucuk pimpinan Polri tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah penyegaran struktural di jajaran Polda Sumbar.
“Kami meminta Kapolri dan Kapolda Sumbar yang baru untuk menindak tegas dan menguji kembali kinerja seluruh jajaran Kapolres di Sumbar. Jika terbukti tidak transparan, alergi kritik, dan melanggar komitmen keterbukaan informasi publik, sebaiknya dievaluasi total atau diganti,” pungkas Suwandi.
Sumber: DPP Solidaritas Wartawan Indonesia (SWI)
About the Author
