Metroterkini.id | Dumai,
Pelaksanaan program pemerintah Presiden Republik Indonesia yang menyasar pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, mendapat perhatian serius dari Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu (LHMB) Kota Dumai, Wan Ade Syahputra.
Wan Ade memberikan peringatan kepada Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri agar benar-benar memastikan seluruh proses pelaksanaan program berjalan sesuai standar, maksimal, higienis, tepat sasaran, serta mengutamakan keselamatan dan kesehatan penerima manfaat.
Menurutnya, program yang berkaitan langsung dengan makanan dan pemenuhan gizi anak bukanlah program yang dapat dilaksanakan secara asal-asalan. Setiap dapur SPPG harus memiliki kesiapan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kebersihan, pengolahan makanan, distribusi, hingga pengawasan yang memadai.
«“Kami mengingatkan Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri agar benar-benar siap menjalankan program Presiden RI. Ini menyangkut makanan dan gizi anak-anak. Jangan sampai karena mengejar pelaksanaan program, aspek keselamatan, kesehatan, kualitas dan pelayanan justru diabaikan,” tegas Wan Ade.»
Desak Evaluasi dan Penutupan Jika Belum Siap
Wan Ade menegaskan, apabila sebuah dapur SPPG dinilai belum siap menjalankan program dengan baik dan maksimal, maka menurutnya perlu dilakukan evaluasi menyeluruh oleh pihak yang memiliki kewenangan.
Bahkan, apabila hasil evaluasi menunjukkan dapur tersebut belum memenuhi persyaratan atau standar yang ditetapkan, ia meminta agar operasionalnya dihentikan sementara atau ditutup sampai seluruh kekurangan diperbaiki dan dinyatakan siap oleh pihak berwenang.
«“Kalau memang belum siap, lebih baik jangan dipaksakan. Evaluasi dan benahi terlebih dahulu. Jangan sampai anak-anak menjadi korban akibat pelaksanaan program yang tidak maksimal,” ujarnya.»
Namun demikian, Wan Ade menekankan bahwa pernyataan tersebut bukan berarti dirinya menuduh Dapur SPPG Yayasan Mahudun untuk Negeri telah melakukan pelanggaran. Ia meminta agar seluruh persoalan diverifikasi berdasarkan fakta dan pemeriksaan dari instansi yang mempunyai kewenangan.
Program Presiden Harus Dijaga Bersama
Menurut Wan Ade, program pemerintah yang menyangkut pemenuhan gizi masyarakat merupakan program strategis yang harus dijaga bersama. Karena itu, setiap pihak yang terlibat harus menunjukkan tanggung jawab dan profesionalisme.
Ia meminta pengelola SPPG tidak hanya mengejar target jumlah makanan yang diproduksi dan didistribusikan, tetapi juga memperhatikan kualitas bahan makanan, proses memasak, kebersihan dapur, penyimpanan, pengemasan, distribusi serta kondisi makanan ketika diterima oleh penerima manfaat.
“Program ini membawa nama pemerintah dan Presiden RI. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar serius. Jangan sampai program yang tujuannya sangat baik justru menimbulkan persoalan apabila standar pelaksanaannya tidak dijaga,” kata Wan Ade.
LHMB Siap Mengawal Kepentingan Masyarakat
Sebagai organisasi masyarakat, LHMB Kota Dumai menyatakan akan terus mengawal berbagai program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Wan Ade mengatakan pengawasan masyarakat bukan dimaksudkan untuk menghambat program pemerintah, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar setiap program benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Ia juga meminta masyarakat yang menemukan dugaan persoalan dalam pelaksanaan program SPPG untuk menyampaikan informasi melalui mekanisme yang tepat agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang.
«“Kami mendukung program Presiden RI sepanjang dilaksanakan dengan benar, transparan, profesional dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Tetapi kalau ada kekurangan, jangan ditutup-tutupi. Perbaiki. Kalau belum siap, jangan dipaksakan beroperasi,” tegasnya.»
Minta Pemeriksaan Objektif
Lebih lanjut, Panglima LHMB Kota Dumai meminta pihak-pihak yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap SPPG agar tidak ragu melakukan pemeriksaan apabila terdapat laporan atau indikasi persoalan di lapangan.
Menurutnya, pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan data, bukan berdasarkan tekanan maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Kami tidak ingin mencari-cari kesalahan siapa pun. Yang kami inginkan adalah program ini berjalan sebagaimana mestinya. Anak-anak mendapatkan makanan yang aman, bergizi dan berkualitas. Itu yang paling penting,” pungkas Wan Ade Syahputra.
LHMB Kota Dumai menegaskan akan terus memantau perkembangan pelaksanaan program tersebut dan mendorong agar seluruh pihak yang terlibat mengedepankan keselamatan penerima manfaat, kualitas makanan, transparansi, kepatuhan terhadap standar, serta kepentingan masyarakat di atas kepentingan lainnya.**
Sumber : Romi setuju.com
About the Author
